RUU Konvergensi Telematika Masih Jadi Polemik

Sudah bukan rahasia jika domain telekomunikasi, media maupun informatika semakin sulit dipisahkan lantaran batasannya kian mengerucut. Di sisi lain, konvergensi atau penggabungan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di negeri ini masih sulit diimplementasikan karena satu dan lain hal.

Saat ini UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran di Indonesia masih menjadi aturan yang terpisah. Padahal, slot frekuensi yang tersedia sejatinya bisa dipakai bersama baik oleh industri penyiaran maupun industri telekomunikasi. Lantaran kedua UU tersebut masih berjalan sendiri-sendiri, pemakaian frekuensi pun tidak bisa dilebur.

Lebih dari itu, untuk mencapai konvergensi, beberapa komponen mau tak mau mesti dilebur mulai dari teknologi, jaringan, infrastruktur dan layanan.

Bahkan sampai peleburan antara operator, terminal, maupun regulasi. Alhasil, model bisnis pun bakal bergeser seiring struktur industri yang berubah, membuat persaingan kian kompetitif.

Sebagai gambaran sederhana, ponsel saat ini bisa digunakan untuk berinternet dan melakukan berbagai aktifitas seperti menyiarkan informasi dan berita. Sementara itu streaming TV (IPTV) mulai bisa dilakukan melalui jaringan IP berbandwith lebar. Hal ini tentu saja akan mengarah pada persaingan tak sehat jika tak segera dipayungi aturan.

Adalah Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika (RUU Konvergensi) yang disiapkan pemerintah untuk mengatur kelancaran peleburan dunia telekomunikasi dan informatika.

Draft RUU ini sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun terkatung-katung sampai sekarang dan dianggap bisa memicu kontroversi.

Bahkan, dua tahun lalu beberapa isi dalam draft RUU Konvergensi yang bocor sempat mengecewakan berbagai kalangan. Antara lain aturan mengenai aplikasi yang beredar dan beban Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) yang dianggap memberatkan.

Wacana yang mencuat kala itu membuat pemerintah angkat bicara dan berkilah jika draft tersebut belum final dan masih akan direvisi. Kini, pemerintah akhirnya resmi meninjau ulang RUU Konvergensi. Pada saat yang bersamaan, disiapkan pula RUU Revisi UU Telekomunikasi dan RUU Revisi UU ITE.

Disebutkan bahwa RUU Konvergensi Telematika yang sebelumnya sudah dalam tahap proses pembahasan interdep di Kementerian Hukum dan HAM harus ditinjau ulang.

Masyarakat pun harus terus mengawasi RUU di sektor telekomunikasi dan informatika yang sedang disiapkan pemerintah supaya tidak hanya menguntungkan kepentingan industri.

Seperti diketahui, RUU Konvergensi menuai kecaman dari berbagai pihak lantaran hak warga negara diduga tidak menjadi pertimbangan utama di dalamnya. Dalam beberapa pasalnya, RUU Konvergensi disinyalir mengancam hak warga negara dalam berekspresi.

Intinya, jangan sampai regulasi ini tersandung dan menimbulkan polemik nantinya.

Beberapa kasus kerap mencuat akibat regulasi bermasalah. Semisal keberadaan pasal karet serta aturan yang dirasa kurang mengakomodasi kebutuhan publik.

Ambil contoh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan sejak mulai digulirkan kuartal pertama 2008. Hingga akhirnya penghujung 2009 menjadi titik kulminasi, sampai mencuatkan wacana revisi bahkan penghapusan aturan tersebut.

Entah nantinya muncul dengan nama lain, namun UU Konvergensi sendiri harus bisa menjadi gabungan antara UU Telekomunikasi dengan irisan UU ITE dan UU Penyiaran. UU ini harus dibuat untuk memberikan kejelasan model bisnis dan aturan yang lebih baku.

Beberapa hal yang harus masuk dalam UU Konvergensi tentu saja komponen penting seperti layanan layanan suara, layanan data, layanan berbasis konten, e-commerce dan/atau layanan lainnya yang disediakan melalui aplikasi-aplikasi.

UU Konvergensi harus membahas persoalan seperti Frekuensi Radio, Orbit Satelit, Penomoran dan Alat/Perangkat Telematika. Termasuk juga bahasan tentang Kualitas Layanan, Interkoneksi hingga Kewajiban Pelayanan Universal.

Selain itu, diharapkan keberadaan UU Konvergensi ini nantinya bisa mengurangi resiko pertikaian hukum akibat perbedaan ruang lingkup lisensi serta memberikan garansi lahan bermain dan transisi yang adil menuju peraturan baru.

By reyvanologi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s